 |
| Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib |
Sosok
kita ini sudah dikenal luas masyarakat Indonesia, khususnya warga Sulawesi
Selatan. Beragam kiprahnya di nusantara ini membuat dirinya dikenal
seantero Indonesia figurnya. Beliau itu
adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib, SH lahir di Bone,
Sulawesi Selatan. Tepatnya tanggal 03 Juni 1946 lahir dari rahim ibu, atau
berumur 67 tahun 2013 ini. (Wikipedia)
Jenderal Andi Ghalib—begitu biasa
dikenal—sangat prihatin dengan kondisi hukum
di tanah air cukup memprihatinkan, tak kondusif. Ia mengungapkan, persoalan yang
menyentuh rasa keadilan masyarakat sangat diabaikan oleh pemerintah yang
berkuasa. Dirinya sangat peduli dan penuh keprihatinan yang mendalam terhadap
reformasi hukum yang masih berjalan lambat, jalan di tempat.
Letjen
TNI (Purn) H Andi Muhammad Ghalib, SH, MH yang juga mantan penjabat Duta Besar
Luar Biasa Indonesia dan Berkuasa Penuh untuk India ini mengatakan, Supremasi
Hukum Indonesia Tergantung Man Behind The
Law.
Mantan
Jaksa Agung RI di era Presiden BJ Habibie (1998-1999) ini, turut merasa
prihatin dengan kondisi hukum yang terjadi akhir-akhir ini. Bukan karena
reformasi tapi karena tidak konsisten pimpinan dalam melaksanakan hukum itu sendiri
belum terlihat. Belum lagi persoalan
korupsi yang terus mendera bangsa ini, hingga persoalan sengketa agrarian yang hampir
terjadi di seluruh pelosok negeri ini.
“Kita
perlu dan tidak perlu bosan memperbaiki terus menerus banga ini karena ini
sangat menentukan masa depan negara kita,” ujar Letnan Jenderal (Pur) Andi
Ghalib seperti dikutip PelitaOnline usai acara Kajian Tafsir dan Athlas Al
Quran di Yayasan Majelis Al Washiyyah, Jakarta, Sabtu (23/2/2013).
Lalu
bagaimana hubungannya antara sifat konsisten dengan berwudhu? Saat ditanya oleh
wartawan, Andi menjelaskan, semasa masih menjadi pejabat ia melihat banyaknya
pejabat yang mengalami kesulitan untuk shalat.
“Alasan
mereka karena terlalu ribet jika memakai jas dan dasi harus bolak balik
berwudhu. Akibatnya shalatpun ditinggalkan hanya karena tidak bisa berwudhu,”
jelas Andi.
Pasalnya,
kata Andi, kita kurang bisa mensiasati syarat-syarat untuk shalat. Caranya
sebelum memakai pakai jas dan dasi berwudhu terlebih dahulu. Sehingga ketika
masuk waktu shalat, tidak lagi kerepotan untuk berwudhu. Seperti itu juga dalam
penegakan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.
“Ini
yang kurang kita pahami. Sebab, dengan menjaga wudhu, tentu kita akan selalu
ingat pada Sang Pencipta. Pada akhirnya kita menjadi pribadi yang konsisten
dalam memegang amanah yang diberikan,” imbuh mantan Kedubes RI untuk India ini
menganalogikan pelaksanaan hukum di Indonesia.
Untuk
itu, ia tergerak mencanangkan Gerakan Kebersihan Masjid yang bertujuan untuk
membersihkan masjid, terutama tempat air wudhu. Karena kadang-kadang orang
malas berwudhu dengan alasan tempat wudhunya kotor.
“Bagaimana mau mendekati masjid tempat wudhunya saja kotor. Maka diharapkan masjid itu dipelihara agar orang tertarik untuk shalat di masjid,” katanya.
Masa Kecil hingga jadi Jaksa Agung
  |
| Di Sela-sela Bertugasnya |
“Saya
menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA hanya dalam waktu 4 tahun, karena pada
saat itu murid-murid yang berprestasi diberi kesempatan ujian ektranei. Saya
sempat kuliah satu tahun di IKIP Negeri Makassar, kemudian masuk wajib militer,
karena pada saat itu diadakan persiapan Konfrontasi Ganyang Nekolim Malaysia,”
ujarnya pada wartawan.
Semasa
masih menjabat Jaksa Agung, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 3 Juni 1946,
ketika sedang giat-giatnya menangani penyelesaian berbagai kasus korupsi justru
Teten Masduki cs dari ICW memfitnah Andi dengan tuduhan menerima suap dari
penyumbang untuk kegiatan olahraga melalui rekening Andi M Ghalib sebagai Ketua
Umum dan Thahir sebagai bendahara Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI).
Namun
sebagaimana dikutip Wikipedia, setelah diperiksa Puspom TNI ternyata kedua itu
benar-benar menyumbang untuk PGSI guna kegiatan olahraga. Fitnah tersebut
telah menyebabkan terganggunya upaya Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi
saat itu.
Sejak
kontroversi di non aktif-kannya sebagai Jaksa Agung, nama Letjen TNI (Purn) H.
A. Muh. Ghalib, SH, MH lama tidak kedengaran. Saat ini dirinya dipercaya
sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di India.
Ia
menceritakan juga bahwa asal mulanya proses terpilihnya sebagai Jaksa Agung di
era Pre-siden BJ. Habibie. Ia menceritakan, sebenarnya pencalonannya menjadi
Jaksa Agung diajukan pada saat penyusunan kabinet terakhir Presiden Soeharto,
menjelang lengsernya beliau. Namun Pak Harto memilih orang dalam, yakni
Soedjono, SH.
“Setelah
pak Harto lengser dan digantikan oleh Presiden BJ. Habibie. Maka terpilihlah
saya menjadi Jaksa Agung. Sesegera mungkin saya melakukan pemberantasan KKN di
seluruh Indonesia. Prestasi yang paling menonjol pada saat saya menjadi Jaksa
Agung, yakni berhasil mendatangkan dan memeriksa mantan Presiden Soeharto di
Kejaksaan Agung dan di Kejati DKI Jakarta,” kisah pria yang juga Caleg DPR RI Dapil
Sulsel II dari PPP.
Jenderal
ini menjelaskan bahwa hal tersebut sebagai tuntutan Reformasi pada saat itu,
sebagai wujud terciptanya Supremasi hukum. Sesudah itu tidak ada lagi Jaksa
Agung yang berhasil memanggil mantan Presiden Soeharto untuk diperiksa, sampai
beliau sakit dan meninggal dunia.
Saat
ditanya, apa sebenarnya cerita dibalik kontroversi pemberhentian Bapak sebagai
Jaksa Agung pada saat itu? Ia menggambarkan,
“Keinginan saya untuk memberantas KKN
saat itu sangat terganggu karena adanya tuduhan dari saudara Teten Masduki dari
ICW, yang menuduh saya menerima suap dari beberapa pengusaha yang menyumbang
melalui reke-ning PGSI. Setelah di periksa oleh Puspom TNI dan Menko
Wasbang/PAN, ternyata terbukti tidak ada satu sen pun dana PGSI yang dipakai
untuk kepentingan pribadi saya sebagai Ketua Umum PGSI.”
Dirinnya
mengingat masa itu bahwa usaha saudara Teten Masduki untuk mempengaruhi publik
melalui berbagai cara berhasil, sehingga ia nantinya terpaksa minta nonaktif
sementara dari jabatan Jaksa Agung, untuk menyelesaikan fitnah dari saudara
Teten Masduki.
“Trial by public yang dilancarkan oleh
Teten Masduki sebenarnya tidak lepas dari usaha mereka menggagalkan
pemberantasan korupsi yang sangat bagus pada masa pemerintahan Presiden BJ.
Habibie. Hal tersebut dilakukan untuk menggagalkan BJ. Habibie terpilih menjadi
Presiden pada waktu itu. Itulah fitnah yang saya hadapi, yang saya anggap lebih
kejam dari pembunuhan.”
Setelah
ia di-non-aktifkan sebagai Jaksa
Agung, Jenderal Andi M Ghalib pensiun dari ABRI dan jabatan sebagai Jaksa Agung
RI. Setelah itu, ia pensiun dari ABRI, dan membuka kantor Advokat. Dan disela-sela
kegia-tan tersebut, ia mendapat tawaran dari beberapa partai politik untuk
melanjutkan pengabdian.
“Saya
memilih masuk partai Islam PPP, karena ingin memperjuangkan hak-hak umat Islam
yang terabaikan. (Tujuan saya menjadi caleg PPP)
sebagai bentuk pengabdian saya yang tiada akhir untuk mengembalikan kejayaan
Islam melalui partai Islam satu-satunya, yaitu PPP,” terangnya pada
www.mabesnews.com.
Ia
mengatakan, pemilu 2004 mengantarkan Andi M Ghalib menjadi salah satu anggota
DPR RI dari Dapil I Sulsel, selanjutnya bertugas di Komisi I DPR RI dan menjadi
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parleman (BKSAP) DPR RI.
“Berdasarkan latar belakang diplomat yang saya miliki pada tahun 1977 sampai 1981, Presiden SBY menawarkan jabatan baru menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik India. Saya menerimanya meskipun masa jabatannya di DPR RI masih tersisa 2 tahun. Setelah lulus mengikuti Fit and Propertest, akhirnya saya ditempatkan di Republik India sejak 17 Mei 2008 sampai sekarang, sebagai Duta Besar RI Luar Biasa dan berkuasa penuh untuk India.”
Saat ditanya soal hokum karena ia sebagai orang yang memiliki background di bidang hukum, bagaimana Bapak menanggapi penegakan supremasi hukum saat ini? ia menguraikan bahwa persoalan pegak supremasi hukum di bangsa ini sangat tergantung pada man behind the law (kesungguhan penegak hukum) untuk melaksanakan hukum yang berlaku bagi siapapun tanpa pandang bulu. Apabila itu dilaksanakan maka semua orang akan taat hukum.
Bawa 35 Pengusaha India ke Indonesia
 |
| Bersama Rekan Kerja dari berbagai Negara Dunia. Sudah TERUJI |
Dengan
datangnya pengusaha itu, maka peluang bisnis di Indonesia kini kembali diramaikan.
Sebanyak 35 delegasi bisnis dari India menghadiri pertemuan dengan Kementerian
Perdagangan untuk kerjasama.
"Pemerintah
Indonesia senantiasa membuka peluang bisnis dan investasi di Indonesia bagi
para pelaku bisnis India," ungkap Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional
Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustami saat menerima kunjungan para delegasi
bisnis India di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa, (8/5/12)
seperti dikutip detik.com.
Misi
dagang yang dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk India, Andi M. Ghalib ini
meliputi beberapa sektor bisnis penting di Indonesia seperti pertambangan,
industri film, pertambangan, infrastruktur, energi listrik, perangkat lunak,
telekomunikasi, dan furnitur.
Lebih
lanjut Gusmadi menuturkan Indonesia dan India memiliki latar belakang dan dasar
yang kuat dalam meningkatkan kerjasama bilateral di antara kedua negara.
Seperti diketahui keduanya merupakan perintis dalam bangkitnya Asia-Afrika pada
tahun 1955.
"Saat
ini Indonesia dan India sebagai emerging market memiliki peranan penting dalam
perekonomian dunia. Keduanya juga berpengaruh dalam forum internasional seperti
G-20," tutur Ketua BPP KKMB (Kerukunan
Keluarga Masyarakat Bone) Pusat ini .
Perusahaan India yang berpartisipasi dalam misi dagang kali ini antara lain Srei Infrastructure Finance Ltd., Mokul Group of Companies, SATFA Logistic, Monnet Ispat & Energy Limited, Saru Diamonds Pvt Ltd., Rohit Ferro, Emmsons International Ltd., Shri Lal Mahal Group Company, Renuka Ventures International, KJK Group, Asuka Mining & Export, Seaindia Freight System, Rajasree Motors, APTECH Worldwide, Ascenders Technologies, Kross Infotel, Ishan Internasional, Ajinomoto, Sunloc Foods, Advt Films Company dan Nadiadwala Grandson.
Sementara itu, terdapat 26 perusahaan Indonesia yang juga hadir dalam acara pertemuan kontak dagang dengan delegasi bisnis India, beberapa diantaranya PT Bonecom Servistama Compindo, Niramas Utama, Prima Persada Nusantara, Indo Jati Furniture, Kobe Alina Food, PT Sinar Sosro, PT Sinar Mas, PT Astra Agro Lestari, PT Jayakarta Nusatama, PT Eastern Union, PT Bima Saka Furniture, dan PT ISM.
Andi M Ghalib juga memiliki sebuah yayasan yang terletak di daerah Bogor, yaitu Yayasan Ibnu Hadjar. Yayasan tersebut bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, SMP, SMA, SMK Taruna Andigha yang konon nama Yayasan Ibnu Hadjar diambil dari nama almarhum ayahnya H Andi Ibnu Hadjar.
Riwayat kerja
Asisten ATHAN RI di Republik Singapura
Aspri Jenderal TNI L.B.Moerdani
Wakil Gubernur Sulsel
Pejabat Walikota Makassar
Pejabat Bupati Jeneponto
Oditur Jenderal ABRI
Kepala Badan Binkum ABRI
Jaksa Agung RI
Anggota DPRRI periode tahun 2004 - 2009
Duta Besar LBBP RI untuk India
Dari berbagai Sumber (HMS)
Posting Komentar